Alokasi anggaran APBD untuk program-program yang mengakomodir pemenuhan hak dan kebutuhan difabel di Kota Makassar masih minim
 |
NEWSDAILY.ID MAKASSAR - Alokasi anggaran APBD untuk program-program yang mengakomodir pemenuhan hak dan kebutuhan difabel di Kota Makassar masih minim. Bahkan berdasarkan data
Direktur Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PerDIK), Abdul Rahman menyebut, berdasarkan data yang mereka miliki, jumlah anggaran makan minum para pejabat (eksekutif dan legislatif) masih jauh lebih besar dari anggaran APBD yang dialokasikan untuk sejumlah program maupun kegiatan dalam rangka pemenuhan hak-hak difabel.
"Salah satu penyebab dari hal tersebut adalah kurangnya pelibatan organisasi atau lembaga difabel dalam proses perencanaan dan penganggaran," kata Rahman, disela pelaksanaan kegiatan Pelatihan Analisis dan Advokasi Anggaran di Hotel Horison, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Sabtu (6/7/2019).
Olehnya itu, kata dia, melalui pelatihan analisis dan advokasi dengan menggandeng Indonesia Corruption Watch (ICW) ini PerDIK berupaya mendorong lembaga difabel seperti HWDI Sulsel, Permata Kota Makassar, National Paralympic Committeee (NPC) Kota Makassar, PerDik Sulsel, Forum Anak Istimewa (Forkasi) Kota Makassar, dan Ikatan Tuna Netra Muslim Kota Makassar untuk bisa memahami proses perencanaan dan penyusunan anggaran pemerintah.
Pasalnya menurut dia, selama ini lembaga atau organisasi difabel hanya diundang pada saat pembahasan perencanaan dan penganggaran di tingkat kota. Sementara, pada tingkat tersebut perncanaan bisa dibilang hanya tinggal ketuk palu.
betul-betul melibatkan teman-teman difabel dari mulai tingkat kelurahan, kecamatan hingga tingkat kota. tapi selama ini kan teman-teman difabel itu hanya diundang di tingkat kota,. Otomatis di tingkat itu kan perencanaan itu sudah tinggal ketuk palu. Ini yang kami harapkan keterlibatan mulai dari tingkat bawah.
"Kita memberikan pelatihan kepada teman-teman di lembaga difabel tentang analisis dan advokasi APBD ini tak lain tujuan atau outputnya adalah bahwa kedepan teman-teman bisa ikut aktif berperan dan terlibat langsung dalam proses penyusunan anggaran APBD Makassar mulai dari tingkat terbawah, yakni kelurahan," ungkapnya.
Selain itu, lanjut Rahman, dorongan agar alokasi anggaran APBD bisa mengakomodir program-program pemenuhan hak difabel ini juga sekaligus sebagai upaya membantu pemerintah kota dalam mewujudkan Makassar sebagai kota inklusi.
"Karena salah satu syarat utama untuk mewujudkan kota inklusi itu adalah harus terpenuhinya hak-hak teman-teman difabel. Makanya kita terus dorong agar ada peningkatan setiap tahunnya untuk pengalokasian anggaran APBD bagi program pemenuhan hak teman-teman difabel," pungkasnya.