Konsolidasi Nasional 2026, Mendikdasmen Perkuat Mutu Pendidikan dan Kesejahteraan Guru
Jakarta – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan komitmen pemerintah mempercepat transformasi pendidikan nasional melalui penguatan mutu pembelajaran, peningkatan kesejahteraan guru, serta perluasan akses pendidikan yang merata.
Hal tersebut disampaikan dalam pembukaan Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2026 dihadiri pemangku kepentingan lintas kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan yang dilakukan secara daring, Senin (9/2/2026).
Konsolidasi nasional ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah sekaligus mengevaluasi capaian program prioritas pendidikan sepanjang 2025 sebagai fondasi percepatan kebijakan pada 2026.
Mendikdasmen Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa serapan anggaran kementerian pada 2025 mencapai 98,66 persen, yang digunakan untuk mempercepat berbagai program prioritas Presiden, khususnya dalam peningkatan sarana prasarana, digitalisasi pembelajaran, serta penguatan kapasitas guru.
“Capaian ini menjadi fondasi untuk memperkuat kerja sama, melakukan akselerasi program, serta mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua,” ujar Abdul Mu’ti.
Salah satu program strategis yang terus diperluas adalah revitalisasi satuan pendidikan. Pada 2025, pemerintah mengalokasikan Rp16,9 triliun untuk revitalisasi 10.440 sekolah, yang kemudian meningkat menjadi 16.167 satuan pendidikan. Program tersebut juga didukung distribusi perangkat Interactive Flat Panel (IFP) ke sekitar 288 ribu satuan pendidikan dan telah dimanfaatkan dalam proses pembelajaran.
Program revitalisasi akan dilanjutkan pada 2026 dengan pendekatan swakelola agar lebih tepat sasaran, tepat waktu, serta berdampak langsung pada ekonomi masyarakat sekitar.
Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah juga memprioritaskan peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru. Sepanjang 2025, program Pendidikan Profesi Guru (PPG) telah menjangkau ratusan ribu guru ASN maupun non-ASN, disertai bantuan peningkatan kualifikasi akademik bagi 12.500 guru untuk melanjutkan studi S1 atau D4.
Selain itu, pelatihan berkelanjutan juga dilakukan melalui pendekatan pembelajaran mendalam, bimbingan konseling, coding, serta kecerdasan artifisial. Sebanyak lebih dari 52 ribu kepala sekolah telah dilatih memimpin transformasi pembelajaran, bersama sekitar 186 ribu tenaga pendidik dan kependidikan.
Di sisi kesejahteraan, pemerintah menaikkan tunjangan sertifikasi guru non-ASN dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan melalui skema transfer langsung. Realisasi penerima juga meningkat signifikan, dari target awal sekitar 58 ribu menjadi lebih dari 365 ribu guru. Selain itu, insentif guru non-ASN turut dinaikkan dari Rp300 ribu menjadi Rp400 ribu per bulan mulai 2026.
Untuk mendukung tata kelola yang lebih akuntabel, kementerian juga memperkuat sistem pelaporan kinerja melalui platform digital i-Kinerja yang dikembangkan bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta menerbitkan kebijakan distribusi guru ASN agar dapat mengajar di sekolah swasta guna pemerataan tenaga pendidik.
Dalam aspek evaluasi pembelajaran, pemerintah telah melaksanakan Transformasi Tes Kemampuan Akademik (TKA). Pada November 2025, sebanyak 3,48 juta siswa SMA/SMK/sederajat mengikuti TKA atau sekitar 98,56 persen dari total peserta terdaftar. Hasil tes digunakan sebagai bahan refleksi untuk peningkatan kualitas pembelajaran, bukan sebagai dasar pemeringkatan.
Ke depan, TKA juga akan diterapkan untuk jenjang SD dan SMP sebagai bagian dari penguatan sistem penjaminan mutu pendidikan serta penyempurnaan mekanisme penerimaan peserta didik baru berbasis prestasi.
Penguatan karakter juga menjadi prioritas melalui Gerakan 7 Kebiasaan Indonesia Hebat, meliputi bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur tepat waktu. Hingga kini, lebih dari 170 ribu satuan pendidikan telah berpartisipasi dalam gerakan tersebut.
Selain itu, melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026, pemerintah mendorong terciptanya budaya sekolah yang aman dan nyaman sebagai ekosistem tumbuhnya generasi berkarakter, sehat, dan kreatif.
Pada 2026, pemerintah juga akan memperluas revitalisasi hingga menyasar sekitar 60 ribu satuan pendidikan, menambah perangkat digital pembelajaran secara bertahap, serta memperkuat pelatihan guru, termasuk guru bahasa Inggris yang mulai diajarkan sejak kelas 3 SD.
Program wajib belajar 13 tahun juga diperkuat melalui rencana pembangunan minimal satu taman kanak-kanak di setiap desa. Untuk mendukung akses pendidikan usia dini, pemerintah akan menyalurkan Program Indonesia Pintar (PIP) kepada sekitar 888 ribu murid TK atau 450 ribu penerima per tahun.
Mendikdasmen menegaskan, berbagai kebijakan tersebut diarahkan untuk memastikan peningkatan mutu pendidikan tidak hanya berfokus pada capaian akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter, pemerataan akses, dan penguatan daya saing generasi muda.
“Kita meyakini pengembangan kompetensi anak tidak boleh hanya pada sisi akademik, tetapi juga karakter. Pendidikan harus membentuk generasi yang berintegritas, tangguh, dan siap menghadapi masa depan,” kata Abdul Mu’ti.
Melalui konsolidasi nasional ini, pemerintah berharap kolaborasi pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan semakin kuat, sehingga transformasi pendidikan dapat berjalan lebih cepat, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat di seluruh Indonesia.
