Kemenhub Perkuat Pengawasan Kapal Asing lewat Pengukuhan dan Revalidasi PSCO
Jakarta — Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Ditjen Hubla Kemenhub) memperkuat pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran dengan mengukuhkan dan merevalidasi Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan dan Keamanan Kapal Asing (Port State Control Officer/PSCO).
Penguatan kapasitas PSCO dinilai krusial seiring meningkatnya lalu lintas kapal asing di perairan Indonesia serta kapal berbendera Indonesia yang beroperasi di jalur pelayaran internasional. Pengawasan yang efektif menjadi kunci pemenuhan standar keselamatan pelayaran global dan perlindungan lingkungan maritim.
Direktur Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP) Kemenhub, Capt Hendri Ginting, yang mewakili Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Jumat (30/1/2026) menegaskan bahwa PSCO memiliki peran strategis dalam memastikan kapal memenuhi standar kelaiklautan serta mencegah detensi kapal Indonesia di luar negeri yang berpotensi merugikan citra nasional.
"Keberadaan PSCO yang profesional dan berintegritas juga menjadi faktor penting dalam mempertahankan posisi Indonesia pada White List Tokyo MoU, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor keselamatan pelayaran," jelas Hendri Ginting.
Dalam kegiatan tersebut, Kemenhub mengukuhkan 14 mentor PSCO, melantik 15 PSCO baru, serta melakukan revalidasi terhadap 26 PSCO. Langkah ini diharapkan dapat menjawab keterbatasan jumlah PSCO nasional sekaligus memperkuat sistem pengawasan kapal asing di pelabuhan Indonesia.
Capt Hendri menekankan tantangan keselamatan pelayaran yang semakin kompleks menuntut PSCO untuk terus meningkatkan kompetensi, memperbarui pengetahuan, serta memahami regulasi internasional, termasuk ketentuan International Maritime Organization (IMO) dan Tokyo MoU.
Kemenhub juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Australia melalui Australian Maritime Safety Authority (AMSA) dan program Indonesia Transport Safety Assistance Package (ITSAP) yang telah berkontribusi pada peningkatan kapasitas PSCO Indonesia sejak 2008.
Penguatan sumber daya manusia pengawasan ini diharapkan dapat mendukung keselamatan, keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim secara berkelanjutan, sekaligus mempertegas komitmen Indonesia sebagai negara kepulauan dalam tata kelola pelayaran internasional.
