Pemerintah Tetapkan 11 Prioritas Pemulihan Pascabencana di Sumatra
Jakarta - Pemerintah melalui Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera secara resmi menetapkan sebelas fokus prioritas pemulihan bagi wilayah terdampak di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Kesebelas prioritas tersebut diumumkan oleh Juru Bicara Satgas, Amran Jamaludin, dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (20/1/2026).
Prioritas rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra mencakup percepatan pembersihan lumpur, perbaikan akses darat, pengurangan jumlah pengungsi, dukungan keuangan daerah, serta pemulihan sektor kesehatan dan pendidikan.
Selain itu, pemulihan infrastruktur, ekonomi, rumah ibadah, tradisi masyarakat menyambut Ramadan dan Lebaran, serta manajemen media juga menjadi perhatian khusus.
Dalam kesempatan itu, Amran juga menyampaikan skema kompensasi bagi warga yang rumahnya rusak akibat bencana. "Pemilik rumah dengan kerusakan berat berhak menerima kompensasi senilai Rp60 juta, sementara untuk kerusakan sedang dan ringan masing-masing sejumlah Rp30 juta dan Rp15 juta," kata Amran.
Sejumlah 17 kabupaten dan kota di tiga provinsi tersebut ditetapkan sebagai sasaran prioritas Satgas, mengingat di wilayah-wilayah itu masih ditemui beragam permasalahan mendasar seperti infrastruktur, kantor pemerintah, fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta sentra perekonomian yang belum pulih sepenuhnya.
Penetapan prioritas itu merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, Kamis (15/1/2026).
Rapat yang mengusung tema percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut membahas perkembangan penanganan pascabencana secara komprehensif, mulai dari pendataan dampak, pemenuhan kebutuhan dasar, hingga progres pembangunan kembali infrastruktur dan layanan publik.
Dalam rapat ditekankan pentingnya sinergi kuat antara pemerintah pusat, daerah, serta kementerian dan lembaga terkait agar program pemulihan berjalan terarah dan tepat sasaran. Posko rehabilitasi dan rekonstruksi dituntut mampu menyajikan informasi kegiatan secara rinci, memantau perkembangan di lapangan, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang akurat.
Aspek komunikasi publik yang terkoordinasi juga mendapat sorotan. Menteri Dalam Negeri menegaskan perlunya penyampaian informasi yang konsisten, jelas, dan akurat kepada masyarakat.
Untuk memastikan hal ini, mendagri menunjuk Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, yang saat ini dipimpin oleh Safrizal ZA (mantan Penjabat Gubernur Aceh 2024-2025), sebagai contact person utama. Pembentukan Media Center di Posko Satgas Pusat di Kemendagri maupun Posko Satgas Wilayah di Banda Aceh menjadi prioritas.
Informasi dari posko di daerah, khususnya Aceh, harus spesifik dan terintegrasi dengan Media Center Kementerian Komunikasi dan Digital agar masyarakat dapat memantau perkembangan pemulihan pascabencana secara transparan.
