Keamanan Siber Jadi Penopang Layanan Publik dan Kedaulatan Digital
Jakarta – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, menegaskan bahwa keamanan siber merupakan fondasi utama pelindungan data pribadi sekaligus penopang keberlangsungan layanan publik yang digunakan masyarakat setiap hari.
“Keamanan siber hari ini tidak bisa lagi dipahami sebagai isu teknis atau sekadar penanganan insiden peretasan,” ujar Wamenkomdigi dalam Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Executive Town Hall di Depok, Jawa Barat, Senin (19/1/2026).
Menurut Nezar Patria, ruang siber telah berkembang menjadi arena strategis yang berdampak langsung pada kehidupan publik, mulai dari layanan administrasi pemerintahan, kesehatan, penyaluran bantuan sosial, hingga proses demokrasi. “Ancaman utama bukan serangan siber besar yang spektakuler, melainkan penipisan kedaulatan yang berlangsung perlahan dari sistem,” tuturnya.
Ia menjelaskan ketergantungan terhadap infrastruktur digital asing, kebocoran data strategis, serta manipulasi informasi berpotensi mengganggu layanan publik dan menurunkan kepercayaan masyarakat. “Infrastruktur digital harus diposisikan sebagai aset keamanan. Kabel laut, pusat data, cloud, sistem identitas, dan kecerdasan buatan adalah bagian dari medan strategis,” ujar Wamen Nezar.
Wamenkomdigi Nezar Patria mengutip laporan Global Cyber Security Outlook 2026 yang mencatat peningkatan sekitar 34 persen serangan ransomware bermotif geopolitik sepanjang 2025, dengan sasaran utama infrastruktur digital dan sektor-sektor kritis.
Oleh karena itu, pemerintah terus memperkuat peran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk meningkatkan kesadaran situasional siber nasional, melindungi data warga negara, menjaga layanan publik tetap berjalan, serta mengamankan proses demokrasi. “Di era geopolitik siber negara tidak kalah karena diserang, tetapi karena ruang digitalnya dibiarkan dibentuk oleh pihak lain. Tugas kita memastikan ruang digital Indonesia tetap berada dalam kendali Indonesia,” tandas Nezar Patria.
