Jemput Bola ke Jakarta, Bupati Wiyatno Desak Pusat Dukung Proyek Strategis Kapuas 2026
JAKARTA – Langkah taktis diambil Pemerintah Kabupaten Kapuas untuk mengamankan "kue pembangunan" tahun depan. Tidak menunggu instruksi turun, Bupati Kapuas H.M. Wiyatno memilih strategi ofensif dengan "menjemput bola" langsung ke jantung pemerintahan pusat di Jakarta, Rabu (21/1/2026).
Didampingi "tim elit" birokrasinya, Wiyatno menggelar maraton pertemuan strategis dengan dua kementerian sekaligus: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Misi utamanya jelas: memastikan Proyek Strategis Daerah Tahun Anggaran 2026 masuk dalam prioritas nasional dan mendapatkan dukungan pendanaan yang memadai.
Dalam kunjungan kerja ini, Bupati tidak sendirian. Ia didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kapuas, Usis I Sangkai, serta jajaran kepala dinas teknis yang memegang kunci sektor vital.
Mereka adalah Kepala Bapperida Ahmad Muhammad Saribi, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Vitrianson, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Hargatin. Kehadiran para kepala dinas ini menunjukkan keseriusan Pemkab Kapuas dalam menyajikan data teknis yang akurat di hadapan pemerintah pusat.
Rangkaian lobi diawali dengan pertemuan bersama Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP RI. Tak lama berselang, rombongan bergerak ke kantor Kemendagri untuk bertatap muka langsung dengan Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bangda).
Di hadapan Dirjen Bina Bangda, Wiyatno memaparkan cetak biru pembangunan Kapuas 2026. Isu krusial yang disodorkan mencakup percepatan infrastruktur, perumahan dan permukiman, hingga penguatan status Kapuas sebagai salah satu lumbung pangan nasional.
Selain itu, sektor perikanan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat juga menjadi poin tawar yang tinggi.
"Koordinasi langsung dengan kementerian menjadi kunci agar program strategis daerah terintegrasi dengan program nasional. Ini ikhtiar agar pelaksanaannya lebih optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kapuas," tegas Wiyatno.
Mantan birokrat ini menyadari, keterbatasan APBD menuntut kreativitas kepala daerah dalam melobi dana transfer pusat. Tanpa sinkronisasi kebijakan, program daerah seringkali tumpang tindih atau bahkan tidak terdanai.
Senada dengan Bupati, Sekda Kapuas Usis I Sangkai menekankan pentingnya keselarasan gerak. Ia menambahkan bahwa sinergi antara perencanaan di daerah dan kebijakan di pusat adalah syarat mutlak percepatan pembangunan.
Dengan langkah proaktif ini, Pemkab Kapuas berharap usulan-usulan prioritas untuk tahun 2026 tidak sekadar menjadi dokumen di atas meja, melainkan terwujud menjadi pembangunan fisik dan ekonomi yang dirasakan warga.
