Cegah Bansos 'Nyasar', Bappenas Dorong Validasi via Face Recognition! Tak Bisa Lagi Main Mata
BANYUWANGI – Era penyaluran bantuan sosial (bansos) yang kerap diwarnai data ganda atau salah sasaran akan segera diakhiri dengan pendekatan teknologi tinggi. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas kini mendorong penggunaan teknologi pengenalan wajah (face recognition) dalam proses pendataan dan validasi penerima manfaat.
Langkah strategis ini dinilai krusial untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas, sehingga tidak ada lagi celah bagi oknum untuk memanipulasi data kemiskinan.
Hal tersebut ditegaskan oleh Perencana Ahli Utama Kementerian PPN/Bappenas, Tubagus A. Choesni, dalam kunjungan kerjanya di Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (22/1/2026).
“Kita ditugaskan untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Dulu tidak ada agen bansos, sekarang ada sistem baru yang melibatkan agen seperti layanan perbankan ‘Laku Pandai’. Para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan mengisi data secara mandiri, dengan dukungan teknologi seperti face recognition,” ungkap Tubagus.
Tanggung Jawab Beralih ke Penerima
Tubagus menjelaskan, transformasi ini bukan sekadar gaya-gayaan teknologi. Ada pergeseran paradigma penting di sini: kemandirian data.
Jika sebelumnya kesalahan data sering kali ditimpakan kepada pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) atau aparat desa, kini tanggung jawab validitas data digeser langsung ke tangan penerima bantuan (KPM). Dengan fitur biometrik wajah, manipulasi identitas menjadi hampir mustahil dilakukan.
"Jika tidak transparan, KPM bisa saja menuduh pendamping PKH melakukan kesalahan, padahal sumber masalahnya adalah data. Maka, tanggung jawab kini mulai dialihkan langsung kepada KPM," tegasnya.
Ibarat Berlayar Sambil Tambal Kapal
Meski teknologi ini menjanjikan akurasi tinggi, Tubagus tak menampik bahwa implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan. Ia mengutip filosofi "berlayar sambil memperbaiki kapal"—sebuah pengakuan jujur bahwa sistem ini masih dalam tahap penyempurnaan sembari berjalan.
"Sistem ini belum sempurna, namun terus kami benahi berdasarkan berbagai masukan dari masyarakat, termasuk dari Banyuwangi. Beberapa saran telah kami integrasikan ke dalam sistem," jelasnya.
Perang Melawan Eror Data: Kaya Dapat, Miskin Lewat
Fokus utama dari pembaruan sistem ini adalah menekan dua "penyakit kronis" dalam penyaluran bansos:
Exclusion Error: Warga miskin yang berhak justru tidak terdata.
Inclusion Error: Warga mampu yang justru menikmati bantuan.
Tubagus menyoroti fenomena sosial di mana banyak warga miskin yang "tau diri" dan merasa tidak pantas menerima bantuan, padahal mereka sangat membutuhkan. Sebaliknya, ada kelompok masyarakat yang secara ekonomi mampu, namun tetap memaksa masuk dalam daftar penerima.
"Di sinilah peran vital kader Dasawisma dan pendamping PKH untuk melakukan pendataan secara tepat dan objektif," tambahnya.
Mengakhiri paparannya, Tubagus mengajak seluruh elemen, mulai dari penerima manfaat hingga petugas lapangan, untuk beradaptasi dengan sistem baru ini demi keadilan sosial yang lebih merata.
