Perjosi Desak APH Usut Smart School, Tegaskan Jangan Biarkan Kebohongan Pencitraan Tertutup Seremonial
Sebab dalam kunjungan ke Disdik Sulsel, Putranto menyebut program Smart School sebagai terobosan brilian dunia pendidikan, yang patut direplikasi secara nasional.
Bung Salim, sapaan akrab Ketum Perjosi, anggap pujian yang disampaikan di hadapan Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman dan Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Iqbal Najamuddin, yang menyatakan bahwa Smart School adalah sistem pembelajaran digital terpadu untuk meningkatkan mutu pendidikan secara merata. Namun, nyatanya proyek Smart School justru tidak lagi berjalan dan perlu evaluasi total.
"Smart School yang sempat diluncurkan dengan gembar-gembor sejak 2022 kini justru dinilai sudah mangkrak. Konten pembelajaran tidak diperbarui, tenaga pengajarnya tidak aktif, dan keterlibatan siswa nyaris tidak ada. Proyek ini dinilai hanya tampil “hidup” saat kunjungan pejabat berlangsung, sementara di keseharian sekolah-sekolah, program nyaris tak berjalan, tegas Bung Salim, saat ditemui usai berkunjung di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jalan Sudirman Jakarta, Rabu (25/6/2025)
Mantan Direktur Utama (Dirut), Harian Ujungpandang Ekspres (Upeks), ini mengkritik keras kunjungan tersebut. Ia menyebut acara itu hanya mempertontonkan “kemasan palsu” dari proyek yang sebetulnya gagal dijalankan.
“Smart School itu sudah lama tidak aktif. Tapi yang dipertontonkan ke KSP justru seperti proyek sukses besar. Ini berbahaya karena bisa menyesatkan publik dan menjadi bentuk pembohongan dalam pengambilan kebijakan,” ujar wartawan senior dibidang kriminal ini.
Ia menilai, kunjungan sekelas KSP seharusnya dijadikan momentum untuk mengevaluasi secara objektif, bukan sebagai ajang seremonial belaka.
“Jangan jual proyek mati pakai panggung mewah. Rakyat butuh hasil nyata, bukan topeng prestasi. Apalagi anggaran yang digunakan dari dana publik,” tegasnya.
Asesor BNSP di bidang Pers ini juga menuturkan, dari hasil penelusuran ke sejumlah sumber, Smart School didanai oleh APBD dan dana BOSP yang totalnya diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk pengadaan studio digital, perangkat teknologi di sekolah, serta biaya operasional lainnya. Namun hingga kini, tidak ada laporan resmi yang menunjukkan capaian pembelajaran, tingkat partisipasi siswa, atau evaluasi dampak program terhadap kualitas pendidikan.
"Dana yang digunakan puluhan miliar rupiah, sedangkan hasilnya minim" jelasnya.
Bung Salim, yang juga mantan Wakil Ketua PWI Sulsel, menekankan bahwa konsep Smart School tidak boleh berhenti pada pengajaran daring satu arah. Ia menyarankan agar program ini didisain ulang sesuai Kurikulum Merdeka, dengan pendekatan yang lebih interaktif, kolaboratif, dan reflektif.
“Kalau sekadar guru bicara di depan kamera, siswa lebih pilih nonton YouTube. Harus ada interaksi dua arah, keterlibatan emosional dan sosial. Pendidikan harus hidup, bukan formalitas layar,” tandasnya.
Ketum Perjosi mendesak Pemerintah Provinsi Sulsel untuk segera membuka hasil evaluasi resmi Smart School kepada publik. Program ini dinilai harus dihentikan sementara untuk dilakukan audit menyeluruh, termasuk menelusuri aliran dana dan capaian realisasi di lapangan.
“Transparansi penting, apalagi ini menyangkut dana rakyat dan masa depan pendidikan anak-anak Sulsel. Jika tidak ada hasil, sebaiknya jangan dijual sebagai pencapaian,” pungkas Bung Salim.(al/akc)
