LANGKAH PEMERINTAH DONGKRAK HARGA KARET RAKYAT
 |
NEWSDAILY.ID Jakarta – Komoditas perkebunan karet merupakan penghasil devisa kedua nasional setelah kelapa sawit. Indonesia pun saat ini menjadi produsen karet ke-2 setelah Thailand.
Potensi karet di Indonesia sangat signifikan, dimana luas areal seluas 3.671.302 ha, dengan produksi sebanyak 3.630.268 ton. Didominasi oleh perkebunan rakyat (85%), perkebunan karet menciptakan lapangan kerja bagi 2,5 juta KK dengan rata-rata luas kepemilikan + 1,25 ha,
Adapun volume ekspor komoditas karet adalah sebesar 2,99 juta ton dengan nilai US$ 5,10 Milyar. Peluang karet pun semakin menjanjikan, dimana bahan baku karet sintetis semakin terbatas, sementara kebutuhan karet alam semakin meningkat (2,5%/thn).
Karet alam Indonesia memiliki spesifikasi teknis yang dibutuhkan oleh industri ban dan berbagai jenis industri berasal karet lainnya.
Dalam rangka meningkatkan penyerapan karet rakyat, peningkatan dan penstabilan harga pada tingkat petani, serta untuk pelaksanaan peremajaan kebun karet rakyat, maka pemerintah meluncurkan Program Strategis Nasional untuk Peningkatan Pembelian dan Harga Karet Rakyat, serta Peremajaan Kebun Karet Rakyat.
“Upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan harga karet antara lain, meningkatkan kerjasama International Tripartite Rubber Council (ITRC) dan/atau negara-negera pengekspor karet,” kata Kasdi Subagyono Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, dikutip dari laman Kementerian Pertanian, Selasa (7/2/2019).
Untuk mendorong peningkatan harga ekspor karet yang adil dan remuneratif, lanjut Kasdi, dilakukan penerapan Agreed Export Tonnage Scheme (AETS), Demand Promotion Scheme (DPS), dan Supply Management Scheme (SMS). “Serta pembentukan Regional Rubber Market (RRM) dan ASEAN Rubber Council (ARC), maupun kerjasama lainnya,” jelasnya.
Disamping itu, dilakukan pula peenyusunan dan menetapkan rencana aksi peningkatan pembelian dan harga karet rakyat, serta peremajaan kebun karet rakyat untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
“Termasuk di dalamnya, menyusun skema pendanaan untuk program peningkatan dan stabilisasi harga pembelian karet rakyat. Menyusun kebijakan, kelembagaan, dan pembiayaan peremajaan kebun karet rakyat,” jelas Kasdi.
Ia menambahkan, Kementerian Pertanian menyusun program pelaksanaan peremajaan kebun karet rakyat yang mencakup antara lain inventarisasi lahan perkebunan karet rakyat, perbenihan, diversifikasi tanaman karet dengan tanaman lainnya, kelembagaan, dan pembiayaan.
“Keuntungan pola tanam diversifikasi, fungsi dari tanaman sela di lahan kebun yaitu sebagai sumber pendapatan petani, penutup tanah yang dapat mengendalikan perkembangan gulma, mengendalikan erosi, sumber bahan organik tanah dan menjaga stabilitas lingkungan,” ujarnya
Dengan adanya tanaman sela, tambahnya, petani juga menjadi lebih sering berkunjung ke kebun karetnya, sehingga kebun menjadi lebih terpelihara. “Tanaman sela dapat sebagai sumber pendapatan petani sebelum tanaman pokok perkebunan) berproduksi,” katanya.
Untuk solusi harga karet jangka pendek dilakukan pemberian bantuan pupuk, bantuan asam semut/sarana pembuatan asam semut, bantuan pestisida. Selain itu, dilakukan pembentukan dan penguatan Unit Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet Rakyat (UPPB), bantuan alasintan untuk pengolahan bokar bersih, serapan bokar oleh pemerintah sebesar 5% dari konsumsi dalam negeri.
"Untuk solusi harga karet jangka panjang antara lain replanting dengan diversifikasi dengan tanaman pangan dan tanaman perkebunan lain, mendorong pabrik ban dan industri hilir lain, dan penyerapan karet rakyat untuk kebutuhan dalam negeri, seperti aspal karet, kanal di lahan gambut, serta medical," pungkasnya. Kementerian Pertanian Republik Indonesia